Ketentuan Baru Sanksi dan Denda Menunggak Iuran BPJS Kesehatan

  • June 5, 2016

Efektif April 2016, jika terlambat membayar iuran BPJS Kesehatan 1 bulan saja, layanan jaminan kesehatan langsung di stop. Apa ketentuan baru soal sanksi dan denda bagi peserta yang menunggak iuran BPJS Kesehatan ? 

Kepala Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi menjelaskan ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang Jaminan Kesehatan Nasional, yang merupakan revisi kedua dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013.

Perubahan ini terkait dengan besarnya defisit, yaitu jumlah iuran yang diterima lebih kecil dibandingkan jumlah pembayaran manfaat kesehatan. Defisit ini mengancam keberlangsungan BPJS Kesehatan.

Apa penyebab defisit ?

  • Banyak peserta menunggak iuran. Hanya bayar iuran ketika akan menggunakan layanan kesehatan BPJS
  • Tidak semua anggota keluarga membayar iuran. Hanya anggota keluarga yang akan berobat yang membayar.
  • Masih banyak masyarakat belum jadi peserta BPJS.

BPJS Kesehatan merubah ketentuan denda dan sanksi bagi peserta yang tidak membayar iuran, sebagai berikut:

Menunggak, Layanan BPJS Stop

Peserta harus membayar iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Jika terlambat lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal 10, fasilitas BPJS Kesehatan peserta diberhentikan sementara. Peserta yang menunggak premi tidak akan dilayani oleh Puskesmas dan rumah sakit.

Ini ketentuan yang lebih keras dari ketentuan lama. Sebelumnya, BPJS memberikan kelonggaran hingga enam bulan tunggakan iuran sebelum pelayanan diberhentikan.

Lunasi Tunggakan, Kartu Aktif 

Bagaimana agar status peserta BPJS aktif kembali ?

Peserta harus melunasi tunggakan, yaitu:

  • iuran tertunggak yang paling banyak untuk waktu 12 belas bulan, dan
  • iuran pada bulan saat Peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara.

Jadi, peserta harus membayar tunggakan iuran dan iuran bulan berjalan supaya kartunya aktif kembali.

Tidak Ada Denda Jika… 

Ada perubahan yang cukup signifikan soal denda.

Sebelumnya, peserta harus membayar denda jika terlambat bayar iuran. Dalam ketentuan yang baru ini, BPJS menghapus denda keterlambatan pembayaran iuran.

Jadi, ketika terlambat membayar, peserta hanya membayar tunggakan iuran. Tidak ada pembayaran denda.

Namun, denda dalam ketentuan baru diatur  sebagai berikut: “Denda hanya berlaku bagi peserta yang memperoleh Pelayanan Rawat Inap dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, yakni sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan Rawat inap di kali lama bulan tertunggak dengan ketentuan” :

  • Jumlah bulan tertunggak maksimal 12 bulan
  • Besar denda paling tinggi Rp. 30.000.000

Bingung ? Kita lihat contohnya agar lebih mudah dipahami.

#Kasus 1: Peserta Menunggak Iuran Bulan ini, Melunasi di Bulan Berikut

Dalam kasus ini, peserta hanya perlu membayar tunggakan iuran 2 bulan berturut-turut agar kartu BPJS aktif kembali.

Tidak ada denda yang harus dibayar karena peserta tidak dirawat inap di rumah sakit.

Total iuran adalah Rp 80,000 x 2 =Rp 160,000. Ini andaikan ia mengambil kelas I.

#Kasus 2:  Peserta Menunggak Iuran 3 bulan, Dirawat Inap 5 Hari Setelah Bayar Iuran

Dalam kasus ini, peserta harus membayar tunggakan iuran selama 3 bulan plus 1 bulan berjalan agar kepesertaan aktif kembali.

Namun, peserta harus membayar denda karena masuk rumah sakit dalam jangka waktu 45 hari sejak melunasi tunggakan.

Denda dihitung berdasarkan jumlah biaya rawat inap serta berapa lama menunggak. Misalkan, biaya rawat inap selama 5 hari tersebut adalah Rp 5 juta.

Perhitungan denda yang wajib dilunasi adalah 2,5% x Rp 5 juta (biaya rawat inap) x 3 (jumlah bulan tertunggak) = Rp 625,000.

Apakah dengan perhitungan denda seperti ini, jumlah denda bisa menjadi sangat besar ? Misalkan, akibat jumlah hari rawat inap yang lama atau biaya perawatan yang besar.

Sesuai ketentuan, BPJS menetapkan besaran maksimum denda adalah Rp 30 juta. Jadi, dendanya tidak mungkin lebih besar dari angka 30 juta.

Denda Iuran BPJS Kesehatan

Kesimpulan

Dengan ketentuan baru ini, peserta didorong agar lebih patuh membayar iuran.

Semoga dengan kepatuhan iuran yang semakin baik, pelayanan dan fasilitas BPJS Kesehatan semakin baik pula. Ingin tahu lebih banyak lagi soal BPJS Kesehatan, bisa baca Tanya Jawab Layanan BPJS Kesehatan dan Serba Serbi Sistem Rujukan.

18 Responses

  1. Fitri

    begitu ya..saya malah baru tahu..masih baca-baca..rencana mau daftar..sangat membantu informasinya..thanks..

    Reply
  2. Bimo

    Kalau sudah tiga tahun tidak bayar gimana ya, karena kondisi ekonomi memang lagi hancur… alangkah besarnya denda itu, 30 juta… mengerikan sekali

    Reply
  3. nurlita

    untuk bpjs tertanggung pns apakah sistem pembayaran tunggakkan sama, atau otomatis akan dipotong dari gaji selanjutnya sesuai biaya tertunggak?

    Reply
    • Wardah Qisthiyah

      Pengalaman saya saat buat gaji PNS, didalamnya tidak ada rincian utk pembayaran askes/bpjs. yg ada hnya iuran wajib pegawai sebesar 10% x gaji bruto. entah bpjs sdh include di iuran tsb apa tdk sy tdk paham.

      Dan iuran wajib pegawai tsb otomatis terpotong tiap blnnya, krna PNS terima gaji sdh netto.

      Reply
      • Mang Udin Cuanki

        ga ada yg ngeuh ya itu hitungannya salah, seharusnya:
        2,5% × 5jt × 3 = Rp.375.000; [bukan 625rb]

  4. Musfa hendri

    Anak Saya sudah terlambat bayar selama 12 bulan kelas 1 , tapi ketika saya mau bayar kok sampai 1.900.000.
    kenapa ya. padahal kalau hitunga hitungnya hanya 12 x 80.000 dan tambah bulan berjalan 80.000
    hanya : 1.040.000
    mohon pencerahannnya

    Reply
    • Endi Hartono

      Untuk Kasus Mas Mustafa Hendri,
      Kita kembali dulu ke peraturan BPJS No.05 Tahun 2018 Pasal 24 mengenai Tata Cara Pembayaran Tunggakan Iuran dan Denda Iuran Jaminan Kesehatan ” Pemberhentian sementara penjaminan peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berakhir dan status kepersertaan aktif kembali apabila peserta :
      1. membayar iuran bulan tertunggak paling banyak untuk waktu 24 bulan dan
      2. membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan

      Nah, saya rasa perhitungan yang dilakukan sebagai berikut walaupun tunggakan baru 12 bulan :
      24 x 80.000 = 1.920.000,-

      untuk keterangan lebih lanjut saya rasa bisa menghubungi langsung CS BPJS Kesehatan Terdekat

      Reply
      • admin

        Mas Endi – terima kasih atas jawabannya. Pasti sangat membantu pembaca setia Duwitmu. Salam

  5. kisin

    paman saya peserta bpjs kelas2.bulan pebruari 2020 tgl 19 bayar dialpa .400.000 lebih.hanya lambat 9 hari.gimana solusinya.pa.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.