Advertisements

Daftar P2P Lending Syariah Indonesia Fintech Terbaik

Advertisements

P2P lending berbasis Syariah menawarkan alternatif investasi yang menarik. Tidak hanya karena dibangun berbasis syariat Agama, tetapi juga karena produk investasi dan pinjaman yang ditawarkan cukup menarik. Apa daftar fintech P2P lending berbasis Syariah terbaik di Indonesia saat ini ?

Investasi P2P Lending, pinjam meminjam berbasis Peer To Peer tumbuh cepat. Kehadirannya direspon dengan baik oleh publik Indonesia.

Advertisements

Laporan OJK – otoritas yang mengawasi P2P – menunjukkan bahwa bahwa nilai pertumbuhan bisnis P2P naik beberapa kali lipat dalam waktu hanya dua tahun. Baik dari sisi pinjaman maupun investasi.

Satu hal yang saya suka dengan P2P adalah kehadirannya memunculkan alternatif investasi dan pembiayaan. Salah satunya adalah pembiayaan berbasis Syariah.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar dunia, tentu saja, merupakan pasar yang tepat untuk produk Syariah. Hanya faktanya, kontribusi pembiayaan Syariah masih kecil di Indonesia, kalah jauh dengan pembiayaan konvensional.

Salah satu sebab adalah kurangnya produk Syariah yang beredar di masyarakat. Jarang produk Syariah tersedia di pasar, yang bisa dengan mudah di akses oleh banyak orang.

Karena itu, kehadiran P2P Lending berbasis Syariah memberikan angin segar buat pembiayaan dan investasi Syariah di Indonesia. Jenis P2P ini diharapkan bisa menawarkan kombinasi yang ampuh antara konsep pembiayaan peer to peer dan sistem bagi hasil Syariah.

Apa saja P2P di Indonesia yang menawarkan produk Syariah ?

1. Investree

Investree adalah perusahaan pelopor P2P Lending di Indonesia yang saat ini sudah berizin OJK.  Setelah berkembang lewat pinjaman konvensional, Investree menawarkan P2P berbasis Syariah. 

Investree menawarkan P2P Syariah, baik dari sisi pendanaan maupun pembiayaan. Menjalankan konsep peer to peer dengan ketentuan sesuai Syariat Islam.

Advertisements

A. Pembiayaan Syariah Investree

Pinjaman Syariah yang ditawarkan Investree adalah pembiayaan modal kerja atas tagihan berjalan. Produk Syariah Investree memberikan bantuan pinjaman produktif untuk usaha, bukan untuk kebutuhan konsumtif.

Fitur pembiayaan Investree adalah:

Advertisements
  • Pembiayaan maksimal 80% dari nilai invoice atau maksimal Rp 2.000.000.000 untuk setiap invoice.
  • Jangka waktu disesuaikan dengan jatuh tempo invoice atau maksimum 6 bulan disertai dengan pertimbangan dan analisis dari Investree.

Yang cukup menarik, untuk menjaga prinsip Syariah, Investree tidak akan mendanai semua invoice. Invoice yang berasal dari industri rokok, minuman keras, obat terlarang, babi, perjudian, prostitusi, hotel yang belum syariah, dan kegiatan yang mengandung spekulasi tidak akan dibiayai. 

Jenis invoice yang menjadi prioritas  adalah yang ditujukan kepada Payor berupa perusahaan besar, contohnya perusahaan multinasional, institusi yang terdaftar di bursa saham, atau instansi pemerintahan. Nantinya, setiap invoice yang diajukan akan dianalisis, diseleksi, dan disetujui berdasarkan sistem credit-scoring modern.

Proses pengajuan pembiayaan Syariah di Investree adalah: (1) Daftar online di situs Investree; (2) Isi rincian data pribadi — termasuk invoice dan dokumen legalitas perusahaan; (3) Analis melakukan seleksi serta analisa dengan bantuan sistem credit-scoring; (4) Setelah aplikasi disetujui, pembiayaan akan ditampilkan di marketplace Investree.

Perlu diketahui bahwa Investree adalah platform P2P yang mempertemukan orang butuh pinjaman dengan orang punya dana. Saat pembiayaan sudah dianggap layak oleh Investree, pembiayaan akan ditawarkan lewat marketplace ke Lender, yang tergabung di platform P2P.

Terkait jaminan, selain menggunakan invoice sebagai jaminan, Investree akan meminta peminjam untuk memberikan giro mundur dan jaminan pribadi (personal guarantee) sebagai jaminan tambahan.

B. Pendanaan Syariah Investree

Di sisi yang lain, Investree membutuhkan pendana atau Lender, yang akan menyalurkan dana ke peminjam. Dan karena ini Syariah, proses pendanaan harus berdasarkan sistem bagi hasil.

Syarat menjadi pendana di Investree adalah Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) berusia minimal 17 tahun. Bagi WNI, keabsahan identitas diri akan dibuktikan melalui dokumen KTP dan NPWP. Sedangkan bagi WNA melalui paspor dan rekening bank di Indonesia.

Ketentuan pendanaan adalah:

  • Pendanaan minimal di Investree Syariah Rp 5.000.000 dengan kelipatan Rp 1.000.000 untuk Invoice Financing Syariah.
  • Pendanaan  maksimal Rp 100.000.000 pada setiap pembiayaan yang didanai di Investree Syariah.

Pemberi dana di Investree Syariah akan menerima keuntungan berupa imbal hasil atau ujrah berdasarkan Akad Wakalah Bil Ujrah. Pada akhir periode mendanai, Lender akan menerima pembayaran pokok pembiayaan. 

Untuk meminimalisasi risiko wanprestasi, Investree akan melakukan analisis, seleksi, dan persetujuan berdasarkan sistem credit-scoring terhadap setiap pembiayaan yang diajukan. 

Setelah dana Lender dicairkan kepada Borrower, Investree juga akan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan terhadap dana yang diberikan, repayment pun dapat dilaksanakan tepat waktu. Jika Borrower mengalami kegagalan pembayaran, Investree akan segera mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan Lender melalui pencairan jaminan.

2. Alami Sharia

Alamisharia adalah salah satu perusahaan P2P Syariah yang terdaftar di OJK. Alami menawarkan pendanaan ke investor dengan akad Invoice Financing berlandaskan Fatwa DSN No. 67/DSN-MUI/III/2008 dan 117/DSN-MUI/II/2018. 

A. Pinjaman Syariah Alami

Pembiayaan di Alami adalah invoice financing atau anjak piutang. Calon penerima pendanaan (beneficiary) yang memiliki bukti tagihan (invoice) dapat mengajukan pendanaan. 

Kriteria peminjam adalah (1) Perusahaan berbentuk PT, CV, atau Yayasan yang menjalankan aktivitas operasional tidak bertentangan dengan syariat Islam; (2) Telah berdiri minimal 1 tahun dan berlokasi di Jabodetabek; (3) Perusahaan bersedia melampirkan rekening koran dan laporan keuangan minimal 6 bulan terakhir; (4) Memiliki giro mundur dan jaminan personal untuk dijaminkan.

Fitur Invoice Financing di Alami adalah:

  • Minimal pembiayaan Rp 50.000.000 dan maksimal Rp 2.000.000.000.
  • Nilai pembiayaan didasarkan pada nilai invoice yang dimiliki calon penerima pembiayaan. ALAMI akan mendanai maksimal 80% dari nilai invoice yang dimiliki.
  • Tenor pembiayaan Invoice Financing adalah 1 bulan sampai maksimal 6 bulan.

Calon penerima pembiayaan memiliki bukti tagihan atas suatu pekerjaan yang telah selesai dilakukan. Memiliki pula dokumen yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah selesai seperti Berita Acara Serah Terima (BAST). 

Status dengan pemberi kerja (bouwheer) adalah piutang yang akan segera dilakukan pembayaran pada tempo waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan bukti tagihan invoice, ALAMI akan menawarkan kepada calon Pendana (funder) untuk memberikan pembiayaan dengan akad wakalah bil ujrah disertai dana talangan dengan akad qardh. 

Penerima pendanaan akan melimpahkan kuasa kepada penerima pendanaan sebagai wakil untuk mengelola bukti tagihan. Pendana kemudian akan memberikan kuasa kepada ALAMI sebagai wakil untuk mengelola bukti tagihan dari penerima pembiayaan. 

Atas jasa pengelolaan bukti tagihan tersebut, penerima pembiayaan akan memberikan ujrah sebagai jasa pengelolaan kepada Pendana. Dan atas jasa penggunaan platform ALAMI, penerima pembiayaan akan memberikan ujrah kepada ALAMI.

ALAMI akan menerima pengajuan pendanaan anjak piutang dari UKM pada platform. Kemudian ALAMI akan melakukan credit scoring terhadap UKM yang mengajukan. 

Credit Scoring didasarkan pada analisa kualitatif dan kuantitatif. Analisa kuantitatif didasarkan pada laporan keuangan dan rekening koran. Analisa kualitatif didasarkan pada riwayat historis dan juga analisa kunjungan ke tempat usaha. 

Setelah mendapatkan hasil skoring, ALAMI akan memberikan penawaran perjanjian pembiayaan. Setelah peminjam setuju, maka permohonan pembiayaan akan segera masuk ke dalam listing dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja. 

Setelah dana terkumpul maka akan segera disalurkan kepada UKM bersangkutan dan pelunasan akan dilaksanakan sesuai dengan jatuh tempo yang dijanjikan.

Dalam marketplace P2P Alami, jangka waktu listing pembiayaan maksimal adalah 14 hari kerja. Apabila dana yang terkumpul sudah lebih dari 55% maka pembiayaan dapat diteruskan kepada UKM. 

Namun apabila kurang dari 55% terkumpul maka UKM memiliki pilihan untuk membatalkan pengajuan pembiayaan, tetap mengambil pembiayaan yang terkumpul, atau memperpanjang jangka waktu listing. 

Apabila sebelum 14 hari kerja dana sudah terkumpul maka dana akan segera disalurkan maksimal 2 hari kerja dari dana terkumpul. Apabila dana sudah terkumpul atau sebelum 14 hari kerja listing UKM membatalkan secara sepihak maka Anda wajib membayar atas jasa yang telah dilakukan oleh ALAMI.

B. Pendanaan Syariah Alami

Persyaratan menjadi pendana adalah Perorangan atau badan usaha. Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) berusia minimal 17 tahun dan melampirkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) disertai NPWP untuk WNI. Bagi WNA melampirkan paspor disertai rekening bank di Indonesia.

Minimal pendanaan untuk satu UKM yang dapat disalurkan adalah sebesar Rp 1.000.000 dan maksimal adalah sebesar Rp 200.000.000 atau 10% dari setiap pembiayaan.

Proses menjadi investor adalah:

  • Calon pendana melakukan pendaftaran. Setelah mendapatkan verifikasi email lalu diminta melengkapi profil di platform.
  • Setelah dilengkapi, pendana akan dikirimkan dokumen perjanjian (Wa’ad) untuk dilakukan tanda tangan elektronik (eSign).
  • ALAMI melakukan verifikasi data.
  • Setelah berhasil diverifikasi, Lender dapat melihat perusahaan yang listing dan memulai pembiayaan.

Imbal hasil atau ujrah dari pendanaan akan diberikan sesuai dengan jatuh tempo perjanjian pembiayaan. Pada saat jatuh tempo pembayaran, Lender akan menerima pembayaran pelunasan (repayment) pada rekening virtual account yang tersedia di dashboard ALAMI.

3. Duha Syariah

Duha Syariah adalah P2P financing terdaftar di OJK. Produknya pembiayaan barang dan jasa berdasarkan prinsip Syariah (Bebas riba).

Tawaran produk ini menarik karena selama ini jika ingin mengajukan kredit untuk beli barang di toko online, misalnya, yang tersedia adalah kredit konvensional. Sekarang dengan P2P ini tersedia pembiayaan yang berlandaskan Syariah.

Pembiayaan yang diberikan juga tidak semata – mata untuk kebutuhan konsumsi, barang habis pakai, tetapi juga untuk wisata religi.

Duha menggunakan aplikasi pinjaman online yang bisa diunduh di Google Playstore. Setiap pengajuan pinjaman harus melalui aplikasi pinjaman tersebut.

A. Pembiayaan Syariah Duha

Duha Syariah menawarkan dua jenis produk pinjaman, yaitu Konsumtif (Barang/Jasa) dan Perjalanan Religi. Masing – masing produk memiliki fitur dan persyaratan kredit yang berbeda.

  • Pembiayaan Konsumtif (Barang/Jasa). Produk halal yang dijual di e-commerce atau marketplace yang bekerja sama dengan Duha Syariah. Maksimal pembiayaan Rp 20,000,000 dengan tenor 3, 6, 9 dan 12 bulan. Margin pembiayaan Konsumtif (Pembelian barang/jasa)  adalah Flat 2.0% per bulan
  • Pembiayaan Perjalanan Religi. Perjalanan Umroh dan Wisata Halal yang dijual di e-commerce atau marketplace yang bekerja sama dengan Duha Syariah. Maksimal pembiayaan Rp 30,000,000 dengan tenor 12, 24, dan 36 bulan. Ujroh untuk pembiayaan Perjalanan Umroh & Wisata Halal  = Flat 1.5% per bulan

Catatan: semua transaksi pembelian harus dilakukan di e-commerce/ market place yang bekerja sama dengan Duha Syariah, yaitu www.duniahalal.com.

Persyaratan pengajuan pinjaman adalah:

  1. Bekerja pada perusahaan/institusi yang bekerja sama dengan Duha Syariah melalui skema potong gaji.
  2. Download apps Duha Syariah dan login dengan nomor handphone.
  3. Lengkapi informasi pribadi dan Bersedia memberikan mutasi Rekening Tabungan (Rekening Koran) 1 bulan terakhir
  4. WNI Umur minimal 21 tahun atau kurang 21 tahun sudah menikah
  5. Berdomisili Jabodetabek, Bandung, Lampung, Palembang, dan Nusa Tenggara Barat.
  6. Memiliki penghasilan tetap (bersih) minimal Rp 3 juta per bulan

Apa akad dalam Duha Syariah?

  • Akad Wakalah Bil Ujroh adalah kerja sama pemberian kuasa untuk menyalurkan langsung dana dari Pemberi Pembiayaan (Pemilik dana) kepada Penerima Pembiayaan melalui platform Duha Syariah.
  • Waad adalah pemberian janji pembiayaan dari Duha Syariah kepada Penerima Pembiayaan berupa plafond pembiayaan setelah pengajuan pembiayaan disetujui.
  • Murabahah adalah jual beli atas suatu barang dengan tingkat margin yang telah disetujui sebelum nya antara penjual dan pembeli.
  • Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu jasa dengan membayarkan sewa atau jasa pemakaian.

B. Pendanaan Syariah Duha

Untuk mendanai pinjaman, Duha Syariah membuka kesempatan bagi investor menanamkan dana sesuai ketentuan prinsip Syariah lewat platform P2P. Pendana menerima imbal hasil berupa ujrah wakalah sebagai jasa penagihan yang dibayarkan oleh Penerima Pembiayaan.

Pendanaan minimal sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan maksimal Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) pada setiap pembiayaan.

Pembiayaan Duha Syariah hanya ditujukan untuk hal-hal yang halal. Tidak dapat membiayai pembelian barang seperti minuman keras/beralkohol, makanan tidak halal.

Syarat untuk menjadi Pendana di Duha Syariah adalah: 

  • Orang perseorangan berusia minimum 21 tahun
  • Badan hukum/badan usaha/Lembaga Internasional
  • Domisili dalam dan luar Indonesia
  • Memiliki e-KTP valid
  • Sumber penghasilan bukan berasal dari kegiatan pencucian uang atau pendanaan terorisme

Saat ini Duha Syariah tidak mengenakan biaya apapun kepada Pendana, selain biaya transfer antar bank yang berbeda.

Kemudian, proses mengajukan diri sebagai investor pendanaan sebagai berikut:

  1. Download aplikasi Duha Syariah Pemberi Pembiayaan (Lender) di Playstore.
  2. Daftar dengan melengkapi data dan dokumen yang diminta
  3. persetujuan dari Duha
  4. Pilih pembiayaan yang diinginkan
  5. Tanda Tangan akad pendanaan secara elektronik
  6. Transfer dana ke Virtual Account yang sudah ditentukan

Pendana akan menerima dana beserta imbal hasilnya setelah periode pembiayaan berakhir.Dana dipindahkan ke rekening Pendana sesuai rekening saat melakukan pendaftaran

Penting diperhatikan, bahwa jika terjadi keterlambatan pembayaran oleh peminjam, maka sesuai  kaidah syariah, Duha tidak mengenakan denda/penalty jika terjadi keterlambatan pembayaran.

4. Amartha Syariah

Amartha adalah P2P Lending yang sudah berizin OJK. Setelah pembiayaan konvensional, baru – baru ini Amartha menawarkan pendanaan Syariah.

Amartha adalah platform P2P yang khusus melayani pengusaha mikro yang belum punya akses kredit ke perbankan. Lebih spesifiknya lagi, Amartha melayani kelompok ibu – ibu arisan, yang ingin mengajukan kredit mikro dalam jumlah kecil.

A. Pembiayaan Amartha Syariah

Proses pemberian kredit dalam model bisnis Amartha adalah:

  1. Kelompok. 15-20 orang dengan domisili berdekatan dibentuk sebagai sebuah kelompok yang masing-masing wajib mengikuti pelatihan untuk membangun komitmen tanggung renteng jika salah satu anggota mengalami kesulitan pembayaran.
  2. Skor Kredit. Pengajuan pendanaan didasari rencana usaha serta profil calon penerima pinjaman dan dievaluasi berdasarkan sistem skor kredit. Pengajuan pendanaan akan ditampilkan dalam marketplace setelah disetujui dan akad difasilitasi Amartha setelah terdanai.
  3. Pertemuan Mingguan. Selama masa peminjaman, penerima pinjaman diwajibkan mengikuti pertemuan kelompok mingguan yang difasilitasi Amartha dengan materi seputar antara lain pengelolaan keuangan, kedisiplinan, serta cara-cara memajukan usaha.

B. Pendanaan Amartha Syariah

Amartha menawarkan pendanaan secara Syariah dan Konvensional kepada para Lender. Di halaman marketplace calon peminjam akan muncul Akad Syariah, yang menandakan bahwa peminjam menggunakan pembiayaan Syariah.

Buat investor yang ingin melakukan pendanaan syariah harus memilih pendanaan dengan akad Syariah.

Marketplace merupakan halaman di situs Amartha yang menunjukkan semua calon peminjam yang sudah diseleksi oleh Amartha dan layak untuk dibiayai oleh Lender. Terdapat data lengkap soal pengajuan pinjaman di marketplace, termasuk jenis akad yang diinginkan peminjam.

Pembiayaan Syariah di Amartha menggunakan prinsip-prinsip yang merujuk pada fatwa DSN-MUI yang menggunakan skema bagi hasil dengan nisbah yang disepakati oleh Para Pihak.

Di dalam proses persetujuan pendaanaan di Amartha, pendanan akan tanda tangan tiga dokumen akad pendanaan yang dapat di tanda tangani oleh pendana yaitu: Surat Kuasa Perjanjian Pendanaan, Perjanjian Layanan Penyaluran Pendanaan, dan Akad Wakalah Bil Ujrah. 

Akad bil Ujra dalam pembiayaan syariah di mana salah satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan yang diperlukan atas nama pemberi wakalah atau kuasa (muwakkil). Dan atas wakalah tersebut, penerima kuasa (wakil) akan menerima ujrah atau imbalan.

5.Ammana.id

Ammana adalah P2P Syariah terdaftar di OJK milik PT Ammana Fintek Syariah, yang menghubungkan pendana/lender dengan peminjam/borrower. Fokus peminjam adalah UMKM yang membutuhkan modal usaha melalui program pendanaan bersama.

Berbeda dengan P2P lain, Ammana menerapkan sistem non direct funding yaitu pelaku UMKM wajib menjadi bagian/anggota dari mitra keuangan syariah mikro yang terdaftar di Ammana yang berfungsi sebagai lembaga kurasi kelayakan usaha UMKM.

Dengan kata lain, mitra ini yang menyeleksi calon peminjam sebelum 

Dalam melakukan kemitraan, Ammana menerapkan Pembagian Keuntungan dari hasil pendanaan produktif dengan Sistem Murni Bagi Hasil antara pendana/lender dengan mitra lembaga keuangan mikro syariah mitra Ammana (BMT/KSPPS/BPRS/Lembaga Ventura Syariah/Lembaga Keuangan Syariah lainnya). 

Dasar penentuan bagi hasil dilandaskan pada perbandingan antara proyeksi/estimasi dengan realisasi dari hasil pendapatan usaha yang diperoleh dari mitra-mitra nasabah/UMKM yang mendapat pendanaan dari Mitra Lender/Mitra BMT/KSPPS. 

Saat ini, Ammana sudah kerjasama PKS dengan 60 mitra keuangan mikro Syariah. Penyaluran Ammana dilakukan melalui mitra ini ke para peminjam. Di setiap pendanaan, Ammana mencantumkan siapa mitra yang digandeng dalam menyeleksi calon peminjam.

Yang belum jelas karena tidak dicantumkan dalam website adalah jika nasabah menunggak apakah mitra ikut menanggung kerugian. Hal ini yang belum jelas.

6. Dana Syariah

Dana Syariah adalah P2P Lending Syariah terdaftar di OJK. P2P milik PT. Dana Syariah Indonesia ini melakukan penggalangan dana untuk proyek properti.

Yang didanai adalah  proyek properti yang sudah ada pemesan atau pembelinya. Pendanaan modal usaha properti terdiri dalam berbagai bentuk, yaitu:

  • Prasarana. Jika pengembang telah memiliki sendiri lahan yang akan di kembangkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan usaha properti, maka Dana Syariah bisa bekerja sama untuk mencarikan Pendana yang akan mendanai kebutuhan dana pembangunan sarana prasarananya termasuk rumah contoh.
  • Unit Terjual. Pembiayaan Unit Terjual,  kerja sama dan pendanaan pengadaan lahan untuk dijadikan proyek properti
  • Jual Beli Rumah. Bagi Pemasar properti yang mendapatkan kesempatan untuk membeli unit rumah untuk dijual kembali , maka Dana Syariah bisa bekerja sama untuk mencarikan Pendana untuk mendanai rumah yang akan dibeli dan nantinya dibayar kembali setelah unit berhasil dijual.

Persyaratan untuk menjadi anggota dan melakukan pendanaan adalah:

  • Individu warga negara Indonesia berumur 17 tahun atau lebih dan telah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) Republik Indonesia yang masih berlaku;
  • Badan hukum yang didirikan di Indonesia; atau
  • Warga negara atau badan hukum asing yang mempunyai ijin tinggal resmi dan masih berlaku dan telah mendapat persetujuan khusus dari Dana Syariah.

Minimum pendanaan adalah Rp 1 juta dengan imbal hasil 15 – 20% setahun. Imbal hasil ditransfer secara rutin ke rekening setiap bulan.

Calon lender mendaftarkan diri  menjadi member dari Dana Syariah melalui portal Dana Syariah, verifikasi melalui email serta melengkapi data profil. Wajib  menyetujui Syarat & Ketentuan keanggotaan.

Setelah dilakukan pengecekan dan disetujui, Lender akan mendapatkan Nomor Virtual Account. Berikutnya adalah pemilihan proyek.

Sebelum memilih proyek Lender harus melakukan TOP UP dana ke Virtual Account terlebih dahulu, kemudian memilih usaha-usaha yang sedang dilakukan penggalangan dana oleh Dana Syariah. Alokasikan dana pada proyek yang sesuai dengan preferensi pemilik Lender.

Pemberi Dana akan menerima bagi hasil pada setiap tanggal yang sudah ditentukan. Pendana akan menerima pengembalian Dana Pokok pendanaan sesuai dengan durasi proyek yang didanai.

7. Qazwa

Qazwa adalah P2P Syariah yang terdaftar di OJK. P2P ini menggunakan kontrak pembiayaan dengan akad Murabahah dan Wakalah yang sesuai dengan fatwa DSN MUI, serta menggunakan skema supply chain financing sehingga kontrak pembiayaan menjadi jelas dan transparan.

Pembiayaan di Qazwa ditujukan untuk usaha kecil dan UMKM, dengan akad yang digunakan adalah:

  • Mudharabah. Modal yang diberikan kepada Penerima Dana (UMKM) akan dikelola dan digunakan untuk melaksanakan aktivitas operasional bisnis, berkaitan dengan objek/barang yang akan diperjualbelikan
  • Murabahah. Modal yang diberikan kepada Penerima Dana (UMKM) akan digunakan untuk pembelian barang/bahan baku produksi dengan tambahan keuntungan (marjin) yang disepakati

A. Pembiayaan Qazwa Syariah

Qazwa menyediakan pembiayaan dengan skema supply chain financing; yaitu kegiatan pembiayaan kredit modal kerja dengan melibatkan sistem rantai pasokan bisnis. Pembiayaan bisa diberikan ke berbagai pihak.

Pemilik Toko. Sebagai pemilik usaha, pemilik toko dapat mengajukan pembiayaan modal kerja kepada Qazwa dengan memberikan informasi mengenai data pemasok beserta bukti transaksi yang telah berjalan selama ini. Kemudian Qazwa akan menyediakan barang kebutuhan usaha tersebut dengan langsung membayarkan ke pemasok.

Supplier. Pemasok barang dapat mengajukan pembiayaan melalui Qazwa dengan cara mendaftarkan pembeli tetap/distributor ke sistem Qazwa. Selanjutnya Qazwa akan memproses pengajuan pembiayaan berdasarkan data distributor dan bukti transaksi yang diberikan.

Agen. Agen terverifikasi khusus merupakan pemilik atau karyawan di sebuah lembaga/organisasi, yang memiliki mitra binaan, dan memerlukan sumber pembiayaan tambahan dari pihak lain. Bisa mengajukan pembiayaan ke Qazwa.

B. Pendanaan Qazwa Syariah

Syarat sebagai pendana adalah Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang berusia minimal 17 tahun dan melampirkan bukti identitas berupa KTP atau Paspor serta memiliki rekening bank di Indonesia.

Minimum pembiayaan sangat terjangkau, mulai dari Rp 100,000, dengan rata – rata tenor pembiayaan cukup pendek 1 sd 6 bulan.

Untuk mengelola resiko, Qazwa melakukan pembiayaan pada model bisnis yang melibatkan seluruh rantai pasokan UMKM sehingga memungkinan adanya sistem controlling antara pelaku usaha dan pemasoknya. Disamping itu, Qazqa memberikan dana kepada UMKM secara langsung tetapi pembiayaan kami berikan dalam bentuk barang sehingga meningkatkan keamanan pendanaan yang diberikan.

Related Post

Namun, yang perlu diperhatikan, bagi hasil baru akan dibagikan setelah proyek selesai. Setelah proyek berakhir, UMKM menyerahkan dana ke pihak Qazwa dan akan diteruskan ke rekening Lender.

8. Bsalam

Bsalam adalah peer-to-peer (P2P) financing berbasis syariah yang fokus pada pendanaan modal kerja Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). P2P Bsalam sudah terdaftar di OJK.

Akad di Bsalam menggunakan akad musyarakah. Akad ini adalah kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal (syarik/shahibul maal) untuk membiayai suatu jenis usaha (masyru) yang halal dan produktif dengan pembagian keuntungan sesuai bagi hasil yang disepakati

Bsalam mempertemukan antara PPIU yang membutuhkan modal kerja dalam menjalankan usaha pemberangkatan umrohnya dengan pemilik dana yang ingin mengembangkan dananya melalui skema pembiayaan syariah.  PPIU membutuhkan modal kerja untuk pembayaran tiket airlines dan akomodasi sebelum para jamaah yang menggunakan jasa PPIU tersebut melunasi biaya keberangkatan umrohnya. 

Setiap perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dapat menjadi Penerima Pembiayaan di Bsalam. Kriterianya adalah:

  1. Memiliki legalitas dan perijinan sesuai Peraturan berlaku.
  2. Terdaftar sebagai PPIU/PIHK di Kementerian Negara Republik Indonesia
  3. Terdaftar di dalam salah satu Asosiasi Penyelenggara Umroh dan Haji yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia

Salah satu alasan P2P ini fokus di Umroh dan Haji adalah volume pemberangkatan umroh yang selalu melebihi kuota jamaah dan meningkat setiap tahun. Hal ini membuat stabilitas usaha menjadi baik. 

Beberapa langkah mitigasi resiko yang dilakukan Bsalam adalah: 

  1. Mengunjungi kantor layanan PPIU dan melakukan verifikasi kepada komunitas/asosiasi PPIU/PIHK.
  2. Memperhatikan dan memperhitungkan pengalaman pemberangkatan umroh/haji khusus para penerima pembiayaan.
  3. Sebelum dana pembiayaan dicairkan kepada rekening Penerima Pembiayaan disyaratkan telah ada bukti perintah transfer kepada bank untuk pembayaran booking seat/akomodasi.

Hal ini untuk meminimalisir terjadinya penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya.

9. Ethis

Ethis adalah P2P Syariah terdaftar di OJK, yang memberikan pembiayaan pada sektor properti, Real Estate dan Infrastruktur. Targetnya adalah uang pembiayaan disalurkan ke proyek yang membawa dampak sosial dalam skala besar.

Akad yang digunakan adalah:

Musyarakah. Syirkah atau serikat adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam bentuk kontribusi dana untuk pembiayaan sebuah usaha. Sesuai Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000, masing-masing pihak sepakat akan ketentuan bagi hasil dan menanggung rugi sesuai jumlah pembiayaan atau proporsi modal yang dilakukan.

Wakalah. Akad ini menyatakan penyerahan kuasa dari pihak pertama dengan menunjuk seseorang atau pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan dan disyaratkan. Penjelasan akad wakalah ini juga dijelaskan sesuai Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000. Pelayanan jasa adalah salah satu hal yang bisa diwakilkan menggunakan akad ini. Apabila kuasa atau wewenang telah dilaksanakan, maka semua tanggung jawab dan resiko menjadi milik pihak pertama.

Wakalah Bil-Ujrah. Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.52/DSN-MUI/III/2006, wakalah bil-ujroh merupakan salah satu bentuk akad wakalah di mana peserta memberikan kuasa kepada pihak kedua dengan imbalan pemberian ujrah (biaya).

Individu pemilik perusahaan dan Perusahaan developer / kontraktor properti dapat mengajukan pembiayaan proyek. Persyaratannya melampirkan data diri, perusahaan, dan surat-surat perizinan proyek yang diajukan.

Ethis mengenakan biaya penyelenggaran pembiayaan berbeda-beda sesuai nilai proyek dan jangka waktu pelunasan, ditambah Margin Keuntungan yang akan diberikan kepada pemberi pembiayaan.

Advertisements

Ethis Syariah tidak membenarkan adanya tambahan biaya denda dalam hutang dan pembiayaan. Tetapi untuk mencegah keterlambatan operasional, kami telah memegang jaminan dari pihak developer / kontraktor yang bisa kami jual untuk pembayaran hutang piutang. 

Namun, apabila nilai jual melebihi, maka sisa tersebut akan kami kembalikan ke pihak penerima pembiayaan.

Proses memberikan pembiayaan adalah:

  1. Registrasi. Daftarkan diri anda sebagai Pemberi Pembiayaan pada menu daftar. Pendaftaran ini gratis / tidak dikenakan biaya.
  2. Jelajahi Proyek. Pilih proyek yang sedang berjalan saat ini dan pelajari dengan seksama sebelum melakukan pembiayaan.
  3. Beri Pembiayaan. Mulai pembiayaan pertama anda pada proyek yang anda pilih.
  4. Monitor Pembiayaan. Memonitori proyek pembiayaan anda secara berkala untuk melihat perkembangannya dari waktu ke waktu di dasbor profil anda. Tim Ethis akan mengirimkan laporan di setiap progres pembangunan proyek.

Apa itu P2P Lending

Apa itu P2P Lending

Bagaimana jika saya ingin meminjamkan uang langsung (tanpa perantara) ke orang lain untuk mendapatkan imbalan bunga, dan pinjaman tersebut sudah diseleksi dengan baik oleh ahlinya supaya resikonya terkendali.

Dulu, kemungkinan ini sulit dilakukan karena berbagai kendala. Tapi, saat ini, dengan kemajuan teknologi, keinginan saya meminjamkan tersebut bisa diwujudkan dengan P2P – Peer to Peer. 

P2P Lending adalah pinjam meminjam secara langsung berbasis teknologi informasi. Satu pihak sebagai pemberi pinjaman, sementara pihak lain sebagai penerima pinjaman, yang dipertemukan lewat platform penyelenggara P2P.

Beberapa komponen penting dalam P2P Lending adalah:

  1. Pemberi Pinjaman. Pihak yang memiliki uang untuk mendanai pinjaman dan mengharapkan return dari pinjaman tersebut.
  2. Penerima pinjaman. Pihak yang membutuhkan pinjaman dan bersedia membayar bunga atau biaya atas pinjaman tersebut
  3. Penyelenggara P2P. Pihak yang menyediakan platform online untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara digital.
  4. Terjadi pertemuan langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara online lewat platform P2P.

Bisa dilihat bahwa idenya sebenarnya cukup simpel. P2P menjadi marketplace untuk pinjam meminjam.

Tapi kenapa populer ?

Alasan Munculnya P2P

Seperti sudah saya singgung, kebutuhan untuk mendapatkan return investasi lebih tinggi. Hal ini bisa diwujudkan jika pinjaman dapat diberikan langsung tanpa perlu perantara, sehingga tidak ada potongan.

Di sisi lain, banyak orang yang tidak bisa mengajukan kredit ke bank. Bank punya segudang ketentuan, yang membuat orang atau usaha sulit mengambil kredit di bank.

Terjadi mismatch dalam pasar pinjaman, yaitu:

  • Pemilik dana (lender) ingin memberikan pinjaman namun tidak tahu pihak yang layak diberikan pinjaman.
  • Penerima pinjaman (borrower) ingin meminjam namun tidak tahu harus ke mana, selain bank, untuk bisa meminjam.

Selama ini, mismatch ini sulit diselesaikan karena pemilik dana kesulitan mencari calon peminjam yang sudah lolos screening, bisa dipercaya, sehingga bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan profil resiko yang diharapkan.

P2P Lending menawarkan solusi ! Dengan membuat mekanisme peer to peer, teman ke teman, menggunakan teknologi informasi, yang membuat proses pertemuan, yang sebelumnya sulit, sekarang mudah dilakukan secara efisien dan transparan.

Orang punya dana tinggal memilih secara online di platform perusahaan P2P perihal pinjaman mana yang hendak mereka danai. Mereka bisa melihat informasi lengkap soal profil peminjam, return, risiko dan scoring kredit, yang semuanya disediakan oleh penyelenggara P2P.

Orang yang butuh pinjaman, tetapi tidak bisa mengajukan ke bank, bisa mengunduh aplikasi P2P untuk mengajukan kredit secara online, dengan syarat yang lebih mudah.

Perbedaan dengan Bank

Perbedaan utama dengan bank adalah berikut:

Pertama, P2P tidak melakukan penghimpunan dana masyarakat karena di dalam mekanismenya pemilik dana (lender) bertemu langsung dengan pencari dana. Pemilik dana memilih sendiri pihak yang akan didanai.

Dana dari lender tidak dihimpun oleh perusahaan penyelenggara P2P, namun langsung disalurkan ke penerima pinjaman. Perusahaan penyelenggara P2P hanya memberikan informasi soal profil calon peminjam.

Dalam P2P, keputusan untuk mendanai pinjaman langsung ditangan pemilik dana, penyelenggara tidak memutuskan pihak yang akan diberikan pinjaman.

Mekanisme ini berbeda dengan di bank, yang pemilik simpanan tidak mengetahui kemana uang tersebut dipinjamkan. Keputusan pinjaman sepenuhnya ditangan bank, pemilik simpanan tidak bisa menentukan kemana pinjaman diberikan. 

Kedua, resiko gagal bayar ditanggung oleh pemberi pinjaman. Penyelenggara P2P tidak diperbolehkan menanggung resiko pinjaman menunggak.

Sementara kalau menabung di bank, saat pinjaman gagal bayar, resiko ditanggung bank dan bukan oleh pemilik simpanan. Pemilik simpanan aman dananya.

Manfaat P2P

Konsep peer to peer, yang melepaskan peran bank sebagai perantara, membuat proses pinjam meminjam menjadi lebih fleksibel, lebih inovatif dan lebih cepat. Muncul produk – produk keuangan baru dari P2P.

Bank karena menghimpun dana dari masyarakat harus prudent, tunduk pada sejumlah ketentuan dari Bank Sentral. Sementara P2P karena uangnya langsung dari pemilik dana menjadi lebih luwes dan lebih bebas.

Advertisements

Akses kredit menjadi lebih mudah dan beragam melalui P2P.

Misalnya, salah satu P2P memberikan kredit ke kelompok ibu – ibu arisan di pedesaan, dengan jumlah pinjaman mikro Rp 300 ribu. Kelompok yang selama ini sulit mendapatkan akses kredit. 

Pinjaman online P2P lain hanya membutuhkan syarat KTP dan foto selfie untuk bisa diajukan dan disetujui dalam 24 jam. Jenis ini cocok untuk memenuhi kebutuhan dana darurat yang cepat.

Selama ini, kendala terbesar pengusaha UMKM adalah tidak memiliki jaminan untuk mengajukan kredit. P2P membuat produk kredit UMKM yang jaminannya adalah tagihan atau invoice, tidak perlu jaminan berupa aset.

Return buat pemilik dana di P2P lebih menarik karena hilangnya perantara. Nanti di bagian akhir, saya share pengalaman berinvestasi di salah satu P2P, yang memberikan return 15% sd 18% setahun.

Minimum investasi di P2P bisa ditekan kecil sekali karena sifatnya yang bersama – sama. Di platform yang disediakan penyelenggara, calon pemberi pinjaman bisa bersama – sama membiayai suatu usaha yang prospektif, dengan membagi – bagi jumlah pembiayaan.

Saya pernah cek, salah satu P2P menerima investasi mulai Rp 100 ribu. Jumlah investasi yang sangat terjangkau buat semua kalangan.

Manfaat lain adalah investasi di P2P bisa dilakukan secara at anytime dan anywhere. Tidak perlu harus datang ke kantor cabang.

Regulasi P2P Fintech Lending Indonesia

Regulasi P2P Fintech Lending Indonesia

P2P adalah industri yang baru. Regulasinya pun belum lama.

Baru pada akhir 2016, OJK mengeluarkan Peraturan, POJK 77, yang mengatur soal industri P2P di Indonesia. Regulasi ini menetapkan P2P sebagai “Lembaga Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”.

POJK 77 mengatur baik dari sisi investasi maupun dari sisi peminjam. Aspek perlindungan konsumen menjadi fokus perhatian OJK.

1. Definisi

Definisi POJK 77 soal P2P Lending tertulis “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Dari definisi ini, OJK menetapkan bahwa proses pinjam meminjam di fintech P2P terjadi atas keterlibatan tiga pihak, yaitu:

  1. Penyelenggara, yang disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dengan tugas mempertemukan pemberi pinjaman dana penerima pinjaman.
  2. Pemberi pinjaman, yaitu orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
  3. Penerima pinjaman, yaitu adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Menurut OJK, pertemuan harus memenuhi dua syarat: (1) secara langsung; (2) melalui sistem elektronik dengan jaringan internet.

OJK sangat menekankan pertemuan “secara langsung” di P2P, untuk menghindari terjadinya penghimpunan dana. Penghimpunan dana menjadi domainnya bank.

Tidak boleh dana dari pemberi pinjaman berhenti atau disimpan di penyelenggara. Semua investasi harus langsung ke peminjam.

OJK juga menetapkan bahwa pertemuan dilakukan secara online. Tidak bisa transaksi P2P dilakukan secara offline, misalnya secara tatap muka.

2. Perlindungan Konsumen

OJK menaruh perhatian cukup serius soal aspek perlindungan konsumen. Paling tidak ini karena beberapa alasan:

  • Industri baru. Sebagai sesuatu yang baru, apalagi menyangkut investasi, perlu kehati – hatian dalam pelaksanaanya. Apalagi ini menyangkut transaksi dunia online, yang dikenal cukup sulit di monitor.
  • Pinjaman online ilegal. Tanpa diduga sebelumnya, muncul banyak pinjaman online ilegal yang merugikan konsumen dan mencoreng image P2P resmi.

Dalam peraturannya OJK berupaya melindungi konsumen P2P, dengan menerapkan sejumlah langkah, yaitu:

A. Wajib Izin/Terdaftar di OJK

Semua pihak yang menawarkan pinjaman online wajib terdaftar dan berizin dari OJK, tanpa kecuali. Tidak bisa menawarkan pinjaman secara online, tanpa restu OJK.

Kewajiban perizinan ini membuat pinjaman online tunduk pada pengawasan dan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Perlindungan konsumen menjadi bisa dijalankan dengan efektif.

B. Pengurus

OJK menetapkan bahwa Direksi dan Komisaris dari fintech P2P wajib untuk:

  • Punya pengalaman minimal 1 tahun pada level manajerial dalam dunia keuangan
  • Lolos ujian sertifikasi yang diadakan oleh Asosiasi Fintech
  • Lolos fit and proper test dari OJK

Syarat ini ditujukan agar pengurus pinjaman online adalah memang orang – orang yang kompeten dan bisa dipercaya. Bukan pengurus yang punya catatan buruk dalam karirnya di dunia keuangan.

C. Pembatasan Akses Data

Kebocoran data pribadi dapat dipicu oleh adanya akses yang berlebihan pada smartphone pengguna pinjaman daring. Indonesia hingga saat ini belum memiliki tentang UU Perlindungan Data Pribadi.

OJK proaktif melakukan pembatasan akses penyelenggara Fintech Lending pada smartphone pengguna. Untuk saat ini hanya dapat akses pada camera, microphone, & location (CEMILAN). Apabila ada pelanggaran oleh penyelenggara Fintech Lending, OJK memberikan sanksi.

D. Maksimum Bunga Harian

Tingginya bunga pinjaman online selama ini, membuat OJK dan AFPI bergerak melakukan pengendalian terhadap suku bunga. Ini adalah bagian dari upaya perlindungan terhadap konsumen pinjaman online.

AFPI menetapkan bahwa  jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0.8% per hari. Maksimum bunga sebulan, dengan ketentuan ini, menjadi 24% (asumsi sebulan 30 hari).

E. Maksimum Total Biaya Pinjaman

Tidak hanya berhenti di perihal maksimum bunga per hari, OJK dan AFPI juga bergerak membatasi maksimum total biaya pinjaman. Langkah ini sebagai antisipasi perusahaan mengakali ketentuan bunga maksimum, dengan membebankan biaya – biaya.

Salah satu contohnya adalah praktek pemotongan biaya dimuka dari plafon yang disetujui sehingga dana yang dicairkan ke rekening lebih kecil dari jumlah pinjaman yang disetujui. Praktek ini secara efektif menurunkan bunga (agar memenuhi ketentuan maksimum 0.8% per hari) meskipun sebenarnya total beban biaya pinjaman yang harus dibayar peminjam tidak berubah atau bahkan lebih besar.

OJK dan AFPI menetapkan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlambatan dan seluruh biaya-biaya lainnya sebesar maksimal 100% (seratus persen) dari nilai prinsipal pinjaman.

Contohnya, pinjaman sebesar Rp 1 juta, maka seluruh biaya (apapun itu) maksimum Rp 1 juta dan tidak boleh lebih.

F. Cara Penagihan

Proses penagihan di pinjol banyak mendapat sorotan karena dianggap tidak manusiawi dan melanggar privacy konsumen. Muncul banyak komplain dan berita di media soal keganasan penagihan via online.

Untuk mengatasinya, OJK dan AFPI menetapkan bahwa semua tenaga penagih di pinjaman online wajib lulus sertifikasi yang diadakan oleh AFPI. Sertifikasi diharapkan bisa menanamkan edukasi kepada tenaga penagih soal cara penagihan yang benar dan sesuai ketentuan.

3. Anggota Asosiasi AFPI

Setiap perusahaan penyelenggara P2P yang terdaftar di OJK wajib menjadi Asosiasi Fintech. Jika tidak menjadi anggota asosiasi, izin OJK tidak diberikan atau akan dicabut.

Keanggotaan asosiasi sangat penting karena ini bagian dari upaya OJK memastikan kepatuhan pada peraturan dan perlindungan konsumen. Dengan menjadi anggota asosiasi, P2P wajib memenuhi sejumlah ketentuan, yaitu:

a. Transparansi Biaya

Wajib mencantumkan seluruhnya biaya (fees) yang timbul dari pinjaman (cost of borrowing), termasuk biaya yang timbul di muka (upfront fee), bunga, biaya asuransi atau pertanggungan lain, provisi, biaya keterlambatan, biaya pelunasan dipercepat, dan biaya lainnya yang dikenakan kepada peminjam.

Setiap Penyelenggara P2P wajib mencantumkan biaya-biaya sebagaimana dimaksud di atas dalam simulasi nominal Rupiah untuk mencerminkan beban biaya secara riil bagi konsumen.

b. Larangan Informasi Menyesatkan

Setiap Penyelenggara dilarang menyampaikan informasi dengan format, bentuk, atau metode yang menyesatkan konsumen dalam proses penawaran produk, iklan, atau informasi keuangan yang mempengaruhi keputusan dari Pengguna.

Format, bentuk, atau metode yang menyesatkan konsumen sebagaimana dimaksud dalam butir (a) antara lain: a) penggunaan sosok/tokoh pejabat negara, pemerintah, atau pakar yang seolah-olah mempromosi (endorse) produk dan/atau layanan; dan b) penggunaan data, statistik, atau riset yang tidak tepat, tidak valid atau tidak dapat dipertanggung-jawabkan.

c. Layanan Pengaduan

Setiap Penyelenggara wajib mencantumkan nama resmi perusahaan serta alamat kantor sesuai Surat Keterangan Domisili, email, dan nomor telepon kantor yang dapat dihubungi untuk pengaduan nasabah dan dalam hal terjadi perselisihan, serta mencantumkan standar layanan untuk memproses pengaduan.

Harus jelas berapa lama pengaduan ditangani dan oleh siapa. Karena itu, perusahaan wajib juga memiliki sumber daya manusia dan prosedur dalam melayani pengaduan dari pengguna. Harus ada personal yang memang ditugaskan menangani pengaduan konsumen agar bisa ditangani dengan baik dan cepat.

d. Predatory Lending

P2P pinjaman online dilarang melakukan Predatory Lending, yaitu praktik pemberian pinjaman yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga, dan/atau biaya-biaya yang tidak wajar bagi Penerima Pinjaman, antara lain adalah:

  1. penetapan syarat, ketentuan, atau biaya yang mengandung unsur tipu muslihat;
  2. penetapan syarat, ketentuan, bunga, dan/atau biaya-biaya yang tidak memperhatikan kemampuan Penerima Pinjaman untuk mengembalikan pinjaman; atau
  3. pinjaman kepada usaha kecil dan menengah, pinjaman mikro, pinjaman konsumen, pinjaman harian, dan/atau bentuk pinjaman lainnya yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga, dan biaya-biaya yang tidak wajar.
Cara Kerja P2P Fintech Lending

Cara Kerja P2P Fintech Lending

Proses model bisnis terdiri dari pendanaan, manajemen resiko dan penagihan.

A. Pendanaan

Proses yang umum dilakukan oleh perusahaan penyelenggara P2P di Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. Calon peminjam mengajukan pinjaman ke perusahaan P2P. Jenis pinjaman yang ditawarkan bisa bermacam – macam, tergantung produk yang dikeluarkan penyelenggara.
  2. Penyelenggara P2P melakukan analisa kredit dan menilai tingkat resiko peminjam. Peminjam wajib menyampaikan dokumen dan bersedia untuk dianalisa.
  3. Penyelenggara P2P menyetujui pinjaman dan memberikan scoring kredit. Di tahap ini belum ada pencairan dana ke peminjam
  4. Pinjaman yang disetujui dipublikasikan di marketplace platform P2P untuk para pemberi pinjaman (lender) melakukan pendanaan. Dalam publikasi tercantum lengkap informasi soal bunga, skor kredit dan profil peminjam
  5. Advertisements
  6. Pemberi pinjaman memilih pinjaman dan menempatkan dana sesuai jumlah yang diinginkan. Di dalam satu pinjaman bisa terdiri atas berbagai lender.
  7. Pemberi pinjaman tanda tangan perjanjian yang dilakukan secara online dengan tanda tangan elektronik.
  8. Setelah sampai pada periode yang sudah ditetapkan, waktu buat lender untuk menempatkan dana ditutup. Tidak bisa lagi masuk lender baru.
  9. Dana dari masing – masing lender akan dicairkan langsung ke peminjam, yang dikoordinasi oleh perusahaan P2P.
  10. Saat pinjaman jatuh tempo, pembayaran dari borrower akan langsung ditransfer ke rekening lender.

B. Manajemen Resiko

Tugas penyelenggara P2P adalah memastikan bahwa peminjam yang dipilih punya kemampuan untuk membayar lunas pinjaman. Meskipun resiko gagal bayar tidak ditanggung, tetapi penyelenggara wajib memastikan resiko bisa ditekan seminimal mungkin.

Manajemen resiko yang dilakukan penyelenggara P2P antara lain adalah:

  • Seleksi. Melakukan seleksi pinjaman sebaik – baiknya, menggunakan teknologi skor kredit untuk bisa memilih peminjam yang mampu membayar kewajiban tepat waktu
  • Jaminan. Meminta jaminan dari peminjam. Tidak harus dalam bentuk aset (rumah/tanah), tetapi bisa jaminan personal atau tagihan (invoice) sebagai jaminan
  • Asuransi Kredit. Kerjasama dengan perusahaan asuransi kredit supaya saat pinjaman menunggak, pokok pinjaman bisa dikembalikan oleh asuransi. Skema dan premi asuransi tergantung masing – masing P2P.

C. Penagihan

Proses penagihan menjadi tanggung jawab penyelenggara P2P. Mereka harus memastikan bahwa peminjam membayar tagihan tepat waktu.

Laporan soal status pinjaman tercantum di dashboard lender, termasuk jika pembayaran terlambat. Bisa dimonitor oleh lender dari waktu ke waktu.

Saat terjadi tunggakan pinjaman, penyelenggara akan melakukan hal – hal berikut:

  • Penagihan. Melakukan collection ke debitur dengan berbagai teknik dan cara.
  • Mengeksekusi jaminan. Sesuai dengan perjanjian pinjaman, jika menunggak, maka jaminan bisa dieksekusi
  • Klaim asuransi. Melakukan klaim pinjaman yang menunggak ke pihak asuransi kredit setelah memenuhi kriteria, agar pokok pinjaman bisa dibayarkan  oleh pihak asuransi.

Kesimpulan

Memanfaatkan teknologi, P2P Syariah menawarkan tidak hanya pembiayaan serta pendanaan berbasis syariat Agama, tetapi juga sejumlah inovasi keuangan, seperti return lebih tinggi, minimum investasi kecil, pinjaman online yang membuka akses kredit.

Dari daftar P2P Syariah ini, kita bisa melihat berbagai pembiayaan yang menarik, misalnya umroh, Haji, real estate, modal usaha dan lain-lainnya untuk UMKM. Pinjaman usaha yang mungkin sulit diajukan ke lembaga perbankan, tetapi diterima oleh P2P.

Namun, investasi pada P2P mengandung sejumlah resiko, yang lebih tinggi dari, misalnya deposito di bank atau reksadana. Karena itu, keputusan investasi di P2P, jangan hanya berpaku pada return, tetapi juga harus melihat resiko.

Gratis e-Book & Langganan Duwitmu
Langganan Artikel Terbaru Duwitmu.com
Advertisements
Advertisements